SEJARAH SINGKAT BADAN PMPKB KOTA SUKABUMI

Sebelum terbentuknya Dinas pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi adalah diawali dengan lahirnya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau disebut BKKBN pada Tanggal 29 Juni 1970.
BKKBN adalah Lembaga Pemerintah non Departemen yang Langsung Bertanggung jawab Kepada Presiden RI. Lembaga BKKBN diperlukan sehubungan dalam Perhitungan bahwa Penduduk dari Tahun ke tahun terus Bertambah dengan Pesat, maka dari itu BKKBN bertugas untuk Menekan Laju Pertambahan Pertumbuhan Penduduk agar Penduduk bisa Terakomodir penambahan nya dan terkontrol Kenaikan nya.
Kemudian sejalan dengan Perkembangan pembangunan di perlukan sekali adanya Wadah yang dapat Menangani dan Mengantisipasi Jumlah pertambahan Penduduk yaitu melalui pendewasaan Usia perkawinan, Pengaturan kelahiran, Pembinaan ketahanan keluarga, Pemberdayaan masyarakat dan Peningkatan kesejahteraan Keluarga untuk Mewujudkan Norma.
Keluarga Kecil Bahagia Sejahtra ( NKKBS ). Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga sejahtera, pertanbahan Penduduk harus di kendalikan agar sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasioanl yaitu Mewujudkan Keluarga kecil Bahagia sejahtera dengan Semboyan Dua anak Cukup.
Dalam perkembangan nya dengan bergulir nya arus Reformasi disemua Sektor / Bidang dan Tingkatan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, masalah Kependudukan menjadi Kewenangan Daerah. Sebagai Implementasi dari Undang-undang tersebut keluar Keputusan Presiden No.157 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Tim kerja Pusat yang menangani Penyerahan atau Pelimpahan satuan Kerja Personil, pembiayaan, peralatan dan Dokumen BKKBN kepada Daerah, selanjut nya serah Terima kepada Pemerintah
Kota Sukabumi dilaksanakan melalui Berita Acara serah terima satuan Kerja Personil, pembiayaan, peralatan dan Dokumen ( P3D ) kepada Kota Sukabumi antara Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan yang Mewakili Pemerintah pusat kepada H. Mokh. Muslikh Abdussyukur, SH selaku Wali Kota Sukabumi pada Hari Selasa Tanggal 16 Desember 2003
Dengan Berita acara No. 061 / 571 / PLK. Setelah Penyerahan P3D BKKBN Kota Madya Sukabumi ke Pemerintah Daerah kota Sukabumi, berdasarkan Peraturan Daerah kota Sukabumi No. 8 Tahun 2003 Lembaran Daerah Tahun 2003 No. 31 seri D-21 Tanggal 21 November 2003 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi perangkat Daerah dan Sekertariat Daerah Dewan perwakilan Rakyat Daerah kota Sukabumi kantor BKKBN kota Madya Sukabumi di Gabung dengan kantor PMD atau kantor Bangdes menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana kota Sukabumi.
Selanjutnya sebagai tindak Lanjut dari Perda tersebut perlu adanya Penjabaran Mengenai Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana kota Sukabumi yaitu Melalui Keputusa Walikota Sukabumi No.42 Tahun 2004 tanggal 9 Februari 2004 Lembaran Daerah Kota Sukabumi No. 13 Tahun 2004 seri D-13 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi.
Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok dan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat , Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737 ); bahwa Bidang Pemberdayaan Masyarakat , Pemberdayaan Perempuan dan KB- KS menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 89, Tambahan Lembaran Negara RI No 4741), dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi No 6 tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi tahun 2008 Nomor 6), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi dirubah menjadi Badan Permberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi.
Kelembagaan :
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Permpuan dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Dearah yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Kelurga Sejahtera
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh :

  1. Sekretariat yang dibantu oleh Sekretaris dibantu oleh :
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
  3. Subbagian Keuangan ; dan
  4. Subbagian Perencanaan Program
  5. Bidang Pemberdayaan Masyarkat yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :
  6. Subbidang Peningkatan Sumber Daya dan Peran serta Masyarakat; dan
  7. Subbidang Pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
  8. Bidang Pemberdayaan Perempuan yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh:
  9. Subbidang Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
  10. Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Kerjasama Organisasi Permpuan
  11. Bidang Kelurga Berencana (KB) Yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh:
  12. Subbidang Pelayanan Peserta Keluarga Berencana (KB); dan
  13. Subbidang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Tugas Pokok dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 28 tahun 2008 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Permpuan, dan Keluarga Berencana (KB) Kota Sukabumi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Kelurga Berencana Kota Sukabumi menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, permpuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
b. Pemberian dukungan atas penyelengaraan Pemerintah Daerah bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan keluarga berencana dan kelurga sejahtera;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
d. Pelaksanaa tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, peremouan, keluarga berencana dan kelurga sejahtera;

Sukabumi,28 Januari 2009

Kembali