| Home | Berita | Booklet Kota Sukabumi | Forum | Harga Bahan Pokok | perubahan waktu Rabu, 23 April 2014
Berita Utama

4/23/2014
THE 4TH SUKABUMI EXPO 2014 DIIKUTI 220 KUMKM SE WILAYAH BOGOR
 
4/23/2014
MENTERI SOSIAL RI MENYERAHKAN BANTUAN SEBESAR RP. 3.421.800.000,00
 
4/23/2014
WALIKOTA SUKABUMI MEMBUKA THE 4TH SUKABUMI EXPO TAHUN 2014
 
Untitled Document
 
Rabu, 26 Juni 2013
STH PASUNDAN SUKABUMI MEWISUDA 77 SARJANA HUKUM TAHUN 2012-2013
Reporter : ENDANG SUMARDI
 

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Pasundan Sukabumi, hari Rabu, 26 Juni 2013, bertempat di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi, mewisuda 77 Sarjana Hukum (SH), Tahun Akademik 2012-2013. Hadir dalam kesempatan tersebut, Walikota Sukabumi, Pimpinan dan Anggota DPRD, unsur Muspida, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Koordinator Kopertis Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, Ketua Umum Paguyuban Pasundan, Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan, Ketua, Wakil Ketua 1, 2 dan 3, serta Anggota Senat, Kepala Bagian, para dosen dan karyawan STH Pasundan, para Pimpinan PTS se Wilayah Bogor, orang tua dan mahasiswa, serta undangan lainnya.

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., sekaligus sebagai Ketua Ikatan Alumni (IKA) STH Pasundan Sukabumi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan orasi ilmiah, dengan mengambil tema, Reformasi Birokrasi Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Rahmatan Lil Alamin di Kota Sukabumi. Dikatakannya, sebagaimana dimaklumi bersama, bahwa secara etimologis, birokrasi berasal dari bahasa Perancis, yakni bureau, yang artinya meja tulis atau tempat bekerja para pejabat. Sedangkan crasy berasal dari bahasa Yunani, yakni kratein, yang artinya mengatur. Dikatakan pula, pada awalnya, istilah birokrasi digunakan untuk menunjuk pada suatu sistematika kegiatan kerja, yang diatur atau diperintah oleh suatu kantor, melalui kegiatan-kegiatan administrasi. Sementara dalam konsep bahasa Inggeris secara umum, birokrasi disebut dengan civil service, atau sering disebut public sector, public service atau public administration.

Walikota Sukabumi menjelaskan, dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa definisi bikrokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah, karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Dijelaskan pula, secara yuridis formal, istilah birokrasi tidak dikenal dalam peraturan dan perundang-undangan. Namun secara tersirat, digunakan dalam peraturan dan perundang-undangan, untuk mengartikan birokrasi tersebut secara luas, yakni sebagai penyelenggara negara, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih serta Bebas dari Korupsi/ Kolusi dan Nepotisme (KKN). Adapun yang dimaksud penyelenggara negara tersebut, yakni pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta pejabat lain, yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam arti sempit, merujuk pada fungsi pemberian pelayanan secara langsung kepada masyarakat, yakni Korps Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang bekerja berdasarkan profesionalisme dan jenjang karir.

Demikian pula dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010, juga tidak ditemukan pengertian birokrasi. Karena dalam peraturan tersebut, yang dikenal hanya Road Map Reformasi Birokrasi, yakni bentuk operasional dari Grand Design Reformasi Birokrasi, yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali secara rinci, dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun, dengan sasaran per tahun yang jelas.

 
   
Pemerintah Kota Sukabumi
Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 25 Telepon/Fax (+62266) 221123
Sukabumi, Jawa Barat - Indonesia
Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi 2013