| Home | Berita | Booklet Kota Sukabumi | Forum | Harga Bahan Pokok | perubahan waktu Rabu, 23 April 2014
Berita Utama

4/23/2014
THE 4TH SUKABUMI EXPO 2014 DIIKUTI 220 KUMKM SE WILAYAH BOGOR
 
4/23/2014
MENTERI SOSIAL RI MENYERAHKAN BANTUAN SEBESAR RP. 3.421.800.000,00
 
4/23/2014
WALIKOTA SUKABUMI MEMBUKA THE 4TH SUKABUMI EXPO TAHUN 2014
 
Untitled Document
 
Kamis, 11 Februari 2010
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DALAM WAKTU DEKAT AKAN AJUKAN 6 RAPERDA KEPADA DPRD KOTA SUKABUMI
Reporter : ENDANG SUMARDI
 

Pemerintah Kota Sukabumi, menurut rencana dalam waktu dekat akan mengajukan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), kepada DPRD Kota Sukabumi, untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang definitif.

Adapun ke-6 Raperda yang akan diajukan oleh Pemerintah Kota Sukabumi kepada DPRD Kota Sukabumi tersebut, terdiri dari Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi, Raperda Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Raperda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Raperda Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi, dan Raperda Tentang Ijin Gangguan atau HO.

Sedangkan maksud dan tujuannya, menurut Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi, Rudi Juhayat, S.H., yakni adanya peraturan perundang-undangan yang baru, khususnya dalam bidang RTRW Kota Sukabumi, Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Ijin Usaha Jasa Konstruksi, dan dalam bidang Ijin Gangguan atau HO.

Ditandaskannya, dari ke-6 Raperda tersebut, sebanyak 4 Raperda merupakan Raperda pengganti, atas Perda yang akan dicabut. Yakni Raperda Tentang Ijin Gangguan atau HO, sebagai pengganti Perda Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ijin Gangguan; Raperda Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi, sebagai pengganti Perda Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi; serta Raperda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Raperda Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagai pengganti Perda Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemakaian Barang Daerah oleh Pihak Kedua.

Ditandaskan pula, rencana pengajuan ke-6 Raperda kepada DPRD Kota Sukabumi tersebut, selain adanya perubahan lebih dari 50 persen, juga adanya peraturan perundang-undangan yang baru, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah. Disamping itu, juga dikarenakan Perda yang ada saat ini, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan wilayah Kota Sukabumi.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi menjelaskan, ke-6 Raperda tersebut, saat ini masih dalam tahap proses editing, untuk dibahas terlebih dahulu oleh Tim Legislasi Raperda Pemerintah Kota Sukabumi.

 
   
Pemerintah Kota Sukabumi
Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 25 Telepon/Fax (+62266) 221123
Sukabumi, Jawa Barat - Indonesia
Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi 2013