| Home | Berita | Booklet Kota Sukabumi | Forum | Harga Bahan Pokok | perubahan waktu Rabu, 23 April 2014
Berita Utama

4/23/2014
THE 4TH SUKABUMI EXPO 2014 DIIKUTI 220 KUMKM SE WILAYAH BOGOR
 
4/23/2014
MENTERI SOSIAL RI MENYERAHKAN BANTUAN SEBESAR RP. 3.421.800.000,00
 
4/23/2014
WALIKOTA SUKABUMI MEMBUKA THE 4TH SUKABUMI EXPO TAHUN 2014
 
Untitled Document
 
Senin, 11 Februari 2008
NETRALITAS PNS DALAM PEMILU, PILPRES DAN PILKADA
Reporter : ENDANG SUMARDI
 

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, belum lama ini telah menyampaikan Surat Edaran kepada segenap instansi, tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer, dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), baik Gubernur dan Wakil Gubernur, maupun Walikota dan Wakil Walikota.

Surat Edaran yang bernomor 700/51/Bawasda tertanggal 17 Januari 2008 ini, ditanda-tangani oleh Walikota Sukabumi, H. Mokhamad Muslikh Abdussyukur, S.H., M.Si., menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) RI Nomor SE/08.A/M.PAN/5/2005 tertanggal 2 Mei 2005, dan Surat Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 270/2523/23 tertanggal 29 Oktober 2007, Perihal Netralitas PNS dalam Pemilu, Pilpres dan Pilkada.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., pada acara jumpa pers, di Ruangan Rapat Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Senin pagi, 11 Pebruari 2008.

Adapun isi dari Surat Edaran tersebut, diantaranya menandaskan, bagi PNS dan Pegawai Honorer yang bukan Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye, untuk mendukung salah satu Partai Politik, Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kampanye, serta dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu Partai Politik atau pasangan calon selama kampanye.

Ditandaskan pula, untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan Pemilu, Pilpres dan Pilkada, PNS dan Pegawai Honorer dapat menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas Pemilihan, namun harus terlebih dahulu mendapat ijin dari atasan langsung, atau Pejabat Pembina Pegawai yang bersangkutan.

Sekretaris Daerah Kota Sukabumi juga menandaskan, PNS yang melakukan pelanggaran dalam Pemilu, Pilpres dan Pilkada, akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Adapun jenis hukuman yang termasuk terhadap hukuman disiplin tingkat berat, berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun, yakni bagi PNS yang melibatkan PNS lain untuk memberi dukungan dalam kampanye, serta bagi PNS yang duduk sebagai Panitia Pengawas Pemilihan tanpa ijin dari atasan langsung atau pejabat pembina pegawai yang bersangkutan.

Sementara hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat, yakni bagi PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung salah satu Partai Politik atau salah satu pasangan calon, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, serta yang menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS tanpa ijin dari atasan langsung atau pejabat pembina pegawai yang bersangkutan.

Sedangkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat, yakni bagi PNS yang menggunakan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta bagi PNS yang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Ditegaskannya, sanksi atau hukuman disiplin tingkat berat baik penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah atau pemberhentian dengan hormat dan dengan tidak hormat, tidak atas dasar permintaan sendiri sebagai PNS, dengan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan dan per-undang-undangan yang berlaku.

Penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat bagi PNS yang melakukan pelanggaran dalam Pemilu, Pilpres dan Pilkada tersebut, dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum, atas dasar berita acara pemeriksaan oleh pejabat pemeriksa, sesuai prosedur yang berlaku.

Menyinggung PNS yang menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, menurut Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, wajib membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri, baik jabatan struktural maupun fungsional, yang disampaikan kepada atasan langsung, untuk diproses sesuai dengan peraturan dan per-undang-undangan yang berlaku.

Dijelaskan pula, selain wajib membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri, juga dilarang menggunakan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah, dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan, serta dilarang melibatkan PNS lain untuk memberikan dukungan dalam kampanye.

Hal tersebut, seperti dikatakan Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, serta Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

 
   
Pemerintah Kota Sukabumi
Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 25 Telepon/Fax (+62266) 221123
Sukabumi, Jawa Barat - Indonesia
Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi 2013