| Home | Berita | Booklet Kota Sukabumi | Forum | Harga Bahan Pokok | perubahan waktu Jumat, 18 April 2014
Berita Utama

4/18/2014
UJIAN DINAS PNS TINGKAT I DAN II UNTUK PERIODE 1 OKTOBER 2014
 
4/18/2014
KEBERHASILAN KELURAHAN KARAMAT MERAIH JUARA LOMBA KELURAHAN 2014
 
4/18/2014
KOMODITI BERAS CIHERANG ALAMI PENURUNAN HARGA 2,2 PERSEN
 
Untitled Document
 
Selasa, 6 Oktober 2009
BAGIAN HUKUM SELENGGARAKAN LOMBA KADARKUM TINGKAT KECAMATAN CIBEUREUM
Reporter : ENDANG SUMARDI
 

Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Sukabumi, Selasa pagi, 6 Oktober 2009, menyelenggarakan Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Tingkat Kecamatan Cibeureum Tahun 2009, bertempat di halaman Kantor Kecamatan setempat.

Lomba Kadarkum yang diikuti oleh para peserta perwakilan dari Kelurahan Cibeureumhilir, Kelurahan Babakan, Kelurahan Sindangpalay, dan Kelurahan Limusnunggal ini, dibuka secara resmi oleh Camat Cibeureum, Encep Sulaeman, S.H., M.H.

Dalam sambutannya, Camat Cibeureum menandaskan, sudah berjalan lebih-kurang 2 bulan ini, penandatangan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pindah Antar Provinsi, harus dilaksanakan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Casip).

Namun apabila semua pihak memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-Undang tersebut menginginkan pelayanan yang lebih baik, cepat, ter-arah dan terjangkau, atau yang lebih dikenal dengan sebutan pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi dengan dilaksanakannya penandatangan KTP, KK dan Surat Pindah Antar Provinsi harus melalui Disduk Casip ini, maka pendekatan pelayanan kepada masyarakat tersebut tidak sesuai dengan harapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Untuk itu, Camat Cibeureum mengharapkan, hal tersebut perlu ditinjau kembali oleh berbagai pihak terkait, guna mewujudkan pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendekatan pelayanan kepada masyarakat yang sudah tepat dilaksanakan, yakni di Ibu Kota DKI Jakarta, dimana penandatangan KTP cukup oleh Lurah.

Sementara Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi, Rudi Juhayat, S.H., dalam sambutannya yang dibacakan Kasubbag Bantuan Hukum, Ujang Hamdan, S.H. menjelaskan, salah satu arah kebijakan pemerintah di bidang hukum, yakni meningkatkan pemahaman, penyadaran, perlindungan, penghormatan dan penegakan hukum dalam seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat.

Untuk mewujudkan arah kebijakan hukum tersebut, tidak terlepas dari sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan kualitasnya di semua aspek dan lapisan, baik aparatur hukumnya maupun sarana dan prasarananya yang memadai. Karena tegaknya supremasi hukum tergantung pada hukumnya sudah baik atau belum, konsistensi dari aparat pembuat hukum, penegak hukumnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara, Advocat dan Penasehat Hukum, serta tingkat kesadaran masyarakat, termasuk sarana dan prasarana.

 
   
Pemerintah Kota Sukabumi
Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 25 Telepon/Fax (+62266) 221123
Sukabumi, Jawa Barat - Indonesia
Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi 2013